ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Fraksi Hanura-PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyoroti kondisi fiskal daerah dalam penyampaian pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut dibacakan juru bicara Fraksi Hanura-PKS, Evlin Kudjiman Sunge, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (8/9).
Fraksi Hanura-PKS mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyusun Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2026 sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi fiskal, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, fraksi menilai keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan dasar maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gorontalo Utara,” demikian pandangan Fraksi Hanura-PKS yang dibacakan Evlin.
Salah satu perhatian utama Fraksi Hanura-PKS adalah penurunan pendapatan daerah. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah turun dari sekitar Rp684,12 miliar menjadi Rp665,45 miliar, atau berkurang sekitar Rp18,67 miliar.
Lebih jauh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun dari Rp72,25 miliar menjadi Rp49,15 miliar, atau sekitar 47 persen. Di sisi lain, pendapatan transfer meningkat menjadi sekitar Rp605,03 miliar. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Gorontalo Utara masih membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, Fraksi Hanura-PKS meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab turunnya PAD, memperbaiki sistem pendataan objek dan subjek pajak serta retribusi, dan mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pertambangan, perikanan, perizinan, hingga perhubungan darat.
Fraksi juga mendorong digitalisasi dan transparansi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan investasi produktif yang mampu membuka lapangan kerja dan memperluas basis ekonomi masyarakat.
Selain pendapatan, Fraksi Hanura-PKS mencermati perubahan struktur belanja daerah. Total belanja daerah meningkat dari Rp667,19 miliar menjadi Rp668,44 miliar. Sementara belanja operasi naik sekitar Rp40,80 miliar atau 7,37 persen. Belanja pegawai meningkat sekitar Rp20,47 miliar, sedangkan belanja barang dan jasa bertambah sekitar Rp20,52 miliar.
Fraksi menegaskan, peningkatan belanja operasi harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Fraksi Hanura-PKS meminta setiap belanja OPD memiliki indikator output dan outcome yang jelas. Belanja perjalanan dinas, rapat seremonial, dan belanja penunjang lainnya juga diminta dievaluasi secara ketat.
Sebaliknya, efisiensi tidak boleh dilakukan terhadap program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Belanja modal juga diminta diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Fraksi Hanura-PKS meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, pertanian, perikanan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai harus tetap menjadi perhatian utama.
Fraksi juga menilai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM harus diperkuat sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat PAD dalam jangka panjang.
Fraksi Hanura-PKS turut memberikan perhatian terhadap perubahan alokasi Dana Desa. Dalam pandangan fraksi disebutkan adanya penyesuaian yang menyebabkan Dana Desa mengalami pengurangan sebesar 58 persen dari pagu induk dan disesuaikan menjadi 42 persen sebagai dana transfer daerah untuk Dana Desa.
Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan koordinasi dan pendampingan maksimal kepada pemerintah desa agar perubahan anggaran tersebut dapat dikelola secara tepat dan transparan tanpa mengorbankan pelayanan masyarakat.
Di akhir pandangannya, Fraksi Hanura-PKS menegaskan pentingnya penguatan kemandirian fiskal, evaluasi struktur belanja, penguatan belanja modal, serta efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif. Fraksi juga meminta setiap OPD mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara anggaran yang digunakan dengan hasil yang dirasakan masyarakat.
Fraksi Hanura-PKS kemudian menyatakan menerima Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai prioritas.
