Anteronesia.id, Gorontalo Utara— Sorotan terhadap aktivitas perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Gorontalo Utara tidak hanya datang dari kalangan eksekutif dan legislatif. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gorontalo Utara turut mengkritik tajam praktik kelebihan muatan (overload) kendaraan pengangkut kayu yang dinilai berulang kali terjadi tanpa penanganan serius.
Kritik tersebut disampaikan, Ketua KNPI, Yowan Sukarna saat mengikuti peninjauan jalan Desa Molantadu bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD Gorontalo Utara, Rabu (1/4/2026). Menurutnya, persoalan overload bukanlah isu baru, melainkan masalah klasik yang hingga kini belum kunjung menemukan solusi konkret dari pihak perusahaan.
Yowan mengungkapkan bahwa KNPI Gorontalo Utara sebelumnya telah melakukan audiensi langsung dengan pihak perusahaan HTI untuk membahas persoalan tersebut. Namun, hasil pertemuan dinilai tidak membuahkan penyelesaian yang memuaskan.
“Dalam audiensi itu, kami sudah sampaikan secara jelas. Tapi yang terjadi, pihak perusahaan justru cenderung melempar tanggung jawab ke pihak ketiga atau vendor,” ujar Yowan di lokasi peninjauan.
Secara tegas Yowan mempertanyakan logika di balik alih-alih tanggung jawab tersebut. Menurutnya, meskipun operasional dilaksanakan oleh pihak ketiga, namun kendali dan pengawasan tetap berada di bawah perusahaan HTI.
“Kalau disebut pihak ketiga, pertanyaannya siapa yang membayar mereka? Artinya tetap ada dalam sistem perusahaan. Jadi jangan lepas tangan. Jangan jadikan vendor sebagai kambing hitam,” tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Mantan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas se Provinsi Gorontalo itu menegaskan bahwa peringatan terkait praktik overload telah berulang kali disoroti publik. Namun, tidak ada respons serius yang diberikan.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen perusahaan dalam mengelola dampak operasional terhadap masyarakat sekitar. Ia menilai sudah saatnya perusahaan menunjukkan itikad baik, bukan sekadar janji.
Mantan Presiden BEM Universitas Gorontalo itu secara terbuka meminta pimpinan perusahaan HTI untuk mengevaluasi diri. Jika tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terus berulang, ia menilai langkah yang lebih baik adalah mundur dari posisi pimpinan.
“Kalau tidak mampu mengurus dan menyelesaikan masalah ini, lebih baik mundur. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Kita ingin ada solusi, bukan sekadar janji yang berulang,” tandasnya.
Kritik dari KNPI ini menambah daftar panjang sorotan terhadap perusahaan HTI di Gorontalo Utara.
