ANTERONESIA.ID – Aktivis kesehatan, Indra Rohandi Parinding, S. Farm, mendesak adanya transparansi dalam penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Medis di lingkup Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Zainal Umar Sidiki (ZUS) Gorontalo Utara.
Ia menekankan bahwa hunian tersebut seharusnya diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (Nakes) non-pejabat, mengingat perbedaan pendapatan, tunjangan, serta jasa yang diterima antara Nakes dan pejabat medis.
Menurut Indra, proses pendaftaran calon penghuni Rusunawa Medis harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna memastikan kesejahteraan tenaga kesehatan yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan ini dalam menjaga keseimbangan ekonomi di sekitar rumah sakit, termasuk bagi pemilik kos-kosan yang mengandalkan penyewaan sebagai sumber pendapatan.
“Rusunawa Medis sebaiknya dikelola secara transparan, dengan prioritas utama bagi tenaga kesehatan yang penghasilannya lebih rendah. Jangan sampai ada anggapan bahwa tenaga medis yang berasal dari Gorut justru tidak mendapatkan kesempatan tinggal, sementara mereka dari luar daerah lebih diutamakan. Perlu regulasi yang jelas sebagai dasar penentuan skema prioritas ini,” ujar Indra, Sabtu (8/2).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pejabat atau tenaga medis dengan jabatan tinggi dan pendapatan lebih besar sebaiknya mempertimbangkan opsi lain, seperti menyewa kos-kosan atau membeli rumah.
Menurutnya, hal ini bertujuan agar Rusunawa dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kesehatan yang benar-benar membutuhkannya.
“Jangan sampai karena kekuasaan, para pejabat lebih dulu menguasai lantai satu yang lebih mudah diakses. Padahal, iuran Rusunawa ini lebih cocok bagi staf dan tenaga kesehatan dengan penghasilan terbatas. Jika pejabat merasa tinggal jauh dari rumah sakit, mereka bisa memilih kos atau membeli rumah di Gorut sebagai investasi,” tandasnya.
