7 Persen Parliamentary Threshold dan Tantangan NasDem di Daerah

ANTERONESIA.ID|GORONTALO– Wacana Parliamentary Threshold sebesar 7 persen yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, dinilai perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar perdebatan angka ambang batas parlemen. Bagi NasDem Gorontalo, wacana tersebut merupakan pesan politik sekaligus tantangan untuk memperkuat konsolidasi partai di seluruh Indonesia.

“Angka 7 persen harus mendorong seluruh struktur dan kader partai untuk bekerja lebih serius membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat organisasi, memperluas basis dukungan, serta menghadirkan politik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Sekwil Partai NasDem Gorontalo, Ridwan Monoarfa.

Menurut Ridwan, jika Parliamentary Threshold dinaikkan menjadi 7 persen, setiap partai politik dituntut memiliki basis dukungan yang lebih kuat dan merata. Karena itu, NasDem tidak cukup hanya berbicara tentang target nasional. Kekuatan nasional, katanya, harus dibangun dari kekuatan politik di setiap daerah.

“Bagi NasDem Gorontalo, ini menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi yang lebih serius. Kita harus memastikan struktur partai hidup, kader bekerja, komunikasi politik berjalan, dan agenda partai benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan, wacana 7 persen bukan semata target matematis, melainkan tantangan agar NasDem di setiap daerah mampu menempatkan diri sebagai salah satu dari tiga kekuatan politik utama dengan dukungan suara signifikan.

“Jika basis politik daerah kuat, maka kontribusi terhadap pencapaian target nasional juga akan semakin kuat,” tambahnya.

Ridwan menambahkan, Parliamentary Threshold merupakan bagian dari desain sistem pemilu. Namun bagi partai politik, yang jauh lebih penting adalah menjawabnya melalui kerja politik nyata.

“Dari Gorontalo, kami menangkap wacana 7 persen sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi, memperbesar kepercayaan publik, dan membangun NasDem sebagai kekuatan politik yang semakin berakar di tengah masyarakat,” pungkas Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo tersebut.

Bagikan:   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *