ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA— Anggota DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik Djibran, menyoroti rendahnya realisasi pengumpulan pajak retribusi sarang burung walet. Berdasarkan penyajian data bidang pendapatan Dinas Keuangan Gorontalo Utara, pajak retribusi sarang burung walet hanya terkumpul sebesar Rp3,2 juta dari lebih dari 300 bangunan sarang walet yang tersebar dari Atinggola hingga Tolinggula.
Data tersebut disampaikan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas kerangka APBD Tahun 2027 Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis, 19/11/2026.
Menanggapi hal itu, Hamzah meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap bangunan sarang burung walet yang tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tidak membayar pajak retribusi. Ia meminta bangunan tersebut disegel dan pemiliknya diberikan edukasi terkait pengurusan izin.
“Jika tetap tidak mengindahkan, saya minta Pemda membongkar atau melaporkan secara pidana ke aparat penegak hukum (APH),” tegas Hamzah.
Menurutnya, selisih yang jauh antara jumlah bangunan sarang walet dengan realisasi pajak retribusi menjadi persoalan serius. Hamzah pun mendorong pemerintah daerah, khususnya OPD pengumpul, untuk lebih aktif melakukan pengumpulan pajak tersebut.
“Kita ini lagi gencar-gencarnya bagaimana PAD naik. Dari jumlah bangunan dan jumlah yang sudah ada, selisihnya jauh sekali. Kami minta OPD pengumpul lebih aktif,” jelas Hamzah.










