ANTERONESIA.ID, GORONTALO UTARA – Sekertaris Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) Cabang Gorontalo Utara Indra Rohandi Parinding, S.Farm mendesak Pemerintah Daerah Gorontalo Utara (Pemda Gorut) untuk lebih tegas dalam menagih dan menuntaskan pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar pajak serta menekan beban belanja birokrasi, terutama di tengah masa efisiensi dan transisi keuangan daerah.
Menurut Indra, Pemda Gorut harus memperkuat tata kelola administrasi dan kebijakan keuangan fiskal daerah secara lebih rapi, transparan, dan akuntabel. Ia menilai, pengelolaan fiskal perlu diperkuat tidak hanya melalui optimalisasi pendapatan, tetapi juga lewat ketegasan terhadap pengembalian TGR yang belum diselesaikan oleh pihak-pihak terkait.
“DAU (Dana Alokasi Umum) harus menjadi lokus tepat guna dan tepat sasaran. Pemda Gorut juga harus tegas dalam menyegerakan pengembalian TGR agar nilai fiskal daerah dapat meningkat. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah bisa lebih maju dan berkeadilan,” ujar Indra Rohandi. Minggu (12/10/2025)
Indra menjelaskan, Dana Alokasi Umum sejatinya sudah memiliki porsi penganggaran yang jelas, seperti 20 persen untuk pendidikan, 20 persen untuk kesehatan, 10 persen untuk desa, serta belanja gaji ASN dan PPPK. Karena itu, menurutnya, diperlukan kedisiplinan fiskal agar setiap belanja daerah benar-benar sesuai peruntukan dan tidak terjadi penyimpangan.
Lebih lanjut, alumnus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan merger (penggabungan) beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi serupa. “Langkah tersebut bisa menekan beban fiskal daerah sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi. Tujuannya agar kinerja pemerintah lebih fokus, efisien, dan tepat sasaran,” tandasnya.
