ANTERONESIA.ID|GORONTALO– Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti serius tata kelola program kepemudaan di daerah. Persoalan kepemudaan dinilai tidak boleh terus-menerus ditangani hanya pada tahap hilir, ketika organisasi sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan.
Sorotan itu disampaikan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat berkunjung ke Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boalemo, Rabu (16/9/2026). Kunjungan yang membahas urusan kepemudaan tersebut dipimpin langsung Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun.
Dalam pertemuan itu, Ghalib menegaskan pembangunan kepemudaan membutuhkan perubahan cara pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya hadir ketika bantuan dibutuhkan, tetapi harus membangun sistem pembinaan sejak dari hulu.
“Selama ini penyelesaian kepemudaan hanya pada hilirnya, tidak pada hulunya. Ketika ada proposal, baru kemudian mendapatkan bantuan,” tegas Ghalib.
Pola tersebut, lanjutnya, berisiko membuat program kepemudaan menjadi sekadar respons atas proposal organisasi, bukan bagian dari perencanaan pembangunan kepemudaan yang terukur dan berkelanjutan.
Ghalib juga menyoroti persoalan kelembagaan. Menurutnya, organisasi kepemudaan di tingkat provinsi masih banyak memperoleh dukungan melalui skema bantuan kepada organisasi kemasyarakatan atau keormasan. Karena itu, urusan kepemudaan perlu ditinjau kembali agar dukungan terhadap organisasi benar-benar diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kaderisasi pemuda.
Komisi IV mendorong agar pembangunan kepemudaan memiliki arah yang lebih jelas melalui konsep blue green kepemudaan, dengan dukungan *roadmap* yang terstruktur dan terintegrasi. Ghalib menilai program kepemudaan tidak seharusnya berjalan sendiri tanpa keterhubungan dengan sektor pembangunan lainnya.
Ia memberi gambaran, ketika pemerintah memiliki Dinas Pertanian, maka pelatihan pertanian berada pada sektor tersebut. Namun, program pengembangan sumber daya manusia pemuda yang terlibat di dalamnya tetap dapat menjadi bagian dari agenda kepemudaan.
“Harus ada roadmap kepemudaan dan harus dinasionalisasi. Misalnya ada Dinas Pertanian, pelatihannya ada di Dinas Pertanian, tetapi program pengembangan pemudanya tetap masuk dalam agenda kepemudaan,” jelasnya.
Menurut legislator Golkar tersebut, pendekatan lintas sektor tersebut penting agar pemuda tidak hanya menjadi objek kegiatan seremonial, tetapi menjadi subjek pembangunan.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo juga menegaskan komitmennya memperjuangkan penguatan kapasitas pemuda melalui pembiayaan program kaderisasi. Ghalib mengatakan pihaknya telah memperjuangkan agar pemerintah provinsi memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan pengkaderan kepemudaan melalui organisasi, termasuk membuka ruang agar program tersebut menjangkau kabupaten dan kota.
“Di Provinsi Gorontalo, kami sudah memperjuangkan bagaimana membantu kapasitas kepemudaan, termasuk membiayai anggaran pengkaderan yang bisa untuk kabupaten dan kota,” ujarnya.
Bagi Komisi IV, kaderisasi merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas organisasi kepemudaan. Keberlangsungan organisasi, katanya, tidak hanya ditentukan besarnya bantuan yang diterima, tetapi juga kemampuan organisasi mencetak generasi penerus. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap kepemudaan dinilai harus mulai bergeser dari sekadar bantuan berbasis proposal menuju investasi sumber daya manusia.
Komisi IV berharap pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo mulai memasukkan program kaderisasi kepemudaan ke dalam penganggaran tahun 2027. Tidak hanya melalui bantuan kepada organisasi, pemerintah daerah juga didorong menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan yang memuat program, target, indikator, serta pembagian peran antar-OPD.
“Kami berharap di tahun 2027 di kabupaten dan kota juga dianggarkan terkait pengkaderan kepemudaan melalui organisasi, serta rencana aksi daerah terkait program-program kepemudaan,” kata Ghalib.
Kunjungan Komisi IV ke Kabupaten Boalemo menjadi bagian dari dorongan mengubah pola tersebut. Tahun anggaran 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi pengulangan program, tetapi momentum membangun sistem kepemudaan yang lebih terencana, lintas sektor, dan berbasis kaderisasi.
