ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menggelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Keuangan Daerah.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menjadi forum untuk menyelaraskan arah kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran, berpihak pada pelayanan masyarakat, serta mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pembahasan bersama Dinas Kesehatan, perhatian utama tertuju pada penguatan layanan kesehatan, khususnya percepatan peningkatan status Rumah Sakit Tolinggula Melayani (RSTM) menjadi rumah sakit Tipe D.
Untuk memenuhi persyaratan tersebut, RSTM masih membutuhkan tambahan empat dokter spesialis, yakni dokter spesialis anak, obstetri dan ginekologi (Obgyn), penyakit dalam, serta bedah. Selain itu, kapasitas ruang rawat inap juga harus ditingkatkan dari 40 menjadi sedikitnya 50 tempat tidur sesuai ketentuan yang berlaku.
Komisi III menilai pemenuhan tenaga medis dan sarana pendukung merupakan kebutuhan mendesak agar masyarakat di wilayah barat Gorontalo Utara memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih optimal tanpa harus dirujuk ke daerah lain.
Sementara itu, Badan Keuangan Daerah memaparkan sejumlah strategi untuk memperkuat PAD pada tahun anggaran 2027. Langkah yang ditempuh meliputi inventarisasi dan sertifikasi seluruh aset daerah, penilaian ulang nilai aset, penyusunan skema kerja sama pemanfaatan aset melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), sewa, maupun mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan penghapusan aset yang tidak lagi produktif serta mengoptimalkan pemanfaatan aset yang memiliki potensi memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Upaya peningkatan penerimaan dari sektor retribusi, termasuk retribusi sarang burung walet, turut menjadi salah satu fokus pembahasan.
Sekretaris Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menegaskan bahwa seluruh OPD mitra diminta melakukan penajaman program dan memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar menyusun angka dalam dokumen anggaran, tetapi memastikan setiap program memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Komisi III meminta seluruh OPD untuk memfokuskan program pada kebutuhan yang benar-benar prioritas, terutama yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta optimalisasi layanan publik. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegas Windra.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi III berharap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mampu menjadi landasan bagi pembangunan yang lebih efektif, memperkuat sektor kesehatan, meningkatkan tata kelola aset daerah, serta mendorong pertumbuhan PAD guna mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara.
