ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Persoalan dugaan maladministrasi dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang pungutan di Desa Tolango menjadi perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Peduli Desa Tolango, (27/10/2026), DPRD menekankan pentingnya penelusuran dokumen, kajian hukum, serta penyelesaian persoalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
RDP yang dipimpin Hendra Nurdin tersebut membahas sejumlah persoalan terkait proses pembentukan Perdes, mekanisme pelaksanaan pungutan desa, serta aspek administratif yang perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait.
Dalam pembahasan itu, Hendra menegaskan bahwa laporan masyarakat merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan. Karena itu, setiap aduan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan kajian yang objektif agar persoalan yang muncul dapat dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
Ia juga menyoroti pentingnya dokumen administrasi, terutama Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian, sebagai dasar untuk menelaah kedudukan serta proses pengambilan keputusan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Menurutnya, keputusan administratif harus memiliki dasar yang jelas dan dilaksanakan melalui prosedur yang semestinya.
“Kalau ada SK pengangkatan, maka ketika dilakukan pemberhentian juga harus ada dasar dan mekanisme tertulis yang jelas. Ini penting agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pokok penegasan yang disampaikan dalam rapat.
Selain itu, Hendra meminta agar persoalan Perdes Desa Tolango dikaji secara menyeluruh. Ia menilai, keberadaan suatu peraturan desa tidak cukup hanya dilihat dari tujuan atau manfaat yang ingin dicapai, tetapi juga harus diperiksa dari sisi proses pembentukan, tahapan pembahasan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, setiap Perdes harus dibentuk melalui mekanisme yang benar, termasuk memperhatikan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut RDP, DPRD akan meminta masukan dari tim ahli untuk merumuskan langkah yang tepat. Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan DPRD dalam menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan melakukan peninjauan langsung ke lapangan apabila diperlukan.
Hendra juga membuka ruang bagi Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat. Pemeriksaan dan penelaahan dokumen dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang utuh sebelum menarik kesimpulan terhadap dugaan penyimpangan administratif.
Di sisi lain, ia mengingatkan BPD agar menjalankan tugas dan fungsinya secara objektif, menampung aspirasi masyarakat, serta menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangannya.
“BPD memiliki peran penting di tingkat desa. Karena itu, aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat harus disikapi secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai tugas serta tanggung jawabnya,” menjadi pesan yang ditekankan dalam rapat tersebut.
Di tengah polemik yang berkembang, Hendra turut mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan sikap tenang, terbuka terhadap kritik, dan tidak memperbesar konflik di tengah masyarakat. Ia menilai, penyelesaian persoalan pemerintahan desa seharusnya diarahkan pada perbaikan tata kelola, kepastian hukum, dan terjaganya hubungan sosial masyarakat.
Hendra juga mendorong agar ruang dialog tetap terbuka antara pihak pelapor dan pemerintah desa. Jika memungkinkan, penyelesaian secara damai dapat ditempuh tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk melanjutkan pengaduan melalui jalur yang tersedia.
Menurutnya, sikap bijaksana diperlukan, terutama bagi pejabat publik yang mengemban amanah masyarakat. Kritik dan masukan harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari jalan keluar yang baik, menjaga masyarakat tetap aman dan damai, serta memastikan persoalan ini ditangani sesuai aturan,” demikian inti pesan yang disampaikan Hendra.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam menampung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.








