Oleh: Indra Rohandi Parinding, S. Farm
Alumnus Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar
Pemerhati Hukum dan Lingkungan Masyarakat
ANTERONESIA.ID, OPINI – Akhir-akhir ini, muncul sebuah logika keliru di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan persoalan serius jika terus dibiarkan. Logika tersebut menyebutkan bahwa apabila alat berat melintas di jalan desa, maka alat tersebut pasti berkaitan dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI), sehingga Kepala Desa harus ikut disalahkan.
Cara berpikir seperti ini tidak hanya keliru dari perspektif hukum, tetapi juga tidak adil secara moral. Karena itu, persoalan ini perlu diluruskan dengan kepala dingin, argumentasi yang rasional, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Jalan Merupakan Hak Seluruh Warga Negara, Bukan Milik Pribadi
Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, terdapat jaminan mengenai hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak untuk bergerak dan memanfaatkan fasilitas umum sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan mengenai jalan juga diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2022, khususnya Pasal 5 dan Pasal 8. Jalan merupakan prasarana transportasi yang memiliki fungsi penting untuk mendukung kepentingan masyarakat.
Jalan desa dibangun melalui berbagai sumber pembiayaan, termasuk Dana Desa, APBD, serta partisipasi dan gotong royong masyarakat. Artinya, jalan tersebut merupakan fasilitas bersama yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai ketentuan hukum.
Setiap orang pada prinsipnya berhak melintasi jalan umum selama memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan tindakan yang merusak atau membahayakan pengguna jalan lainnya.
Dengan demikian, melintasi jalan desa tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai aktivitas PETI.
Seorang petani yang membawa ekskavator untuk membuka lahan perkebunan, kontraktor yang mengangkut alat berat untuk pembangunan Puskesmas, maupun warga yang menggunakan alat berat untuk memperbaiki jalan, semuanya dapat melintasi jalan yang sama.
Lantas, apakah mereka harus dianggap sebagai pelaku PETI hanya karena alat berat yang digunakan melewati jalan desa? Tentu saja tidak.
2. Alat Berat Melintas Bukan Berarti Menuju Lokasi PETI
Ada satu prinsip mendasar yang harus dipahami, yakni pembuktian hukum harus didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, bukan semata-mata pada aktivitas melintas di suatu tempat.
Untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin, aparat penegak hukum harus membuktikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020.
Unsur-unsur yang harus dibuktikan berkaitan dengan:
- Adanya perbuatan melakukan penambangan.
- Kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa izin yang dipersyaratkan.
- Adanya keterlibatan orang yang melakukan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tersebut.
Sekadar melintasi jalan umum bukanlah unsur tindak pidana tersebut.
Alat berat yang melintas bisa saja sedang menuju lokasi pertambangan berizin, dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, dipindahkan ke tempat lain, atau digunakan untuk mengerjakan proyek pemerintah yang sah.
Menghukum seseorang hanya karena alat beratnya melintasi jalan desa sama saja dengan menuduh sopir truk yang melintas di depan sebuah bank sebagai pelaku perampokan bank.
Hukum tidak boleh bekerja berdasarkan dugaan dan prasangka semata. Hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
3. Kepala Desa Tidak Bisa Dijadikan Kambing Hitam Secara Semena-mena
Kedudukan dan kewenangan Kepala Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024.
Secara umum, Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Desa bukan polisi tambang, bukan penyidik, dan bukan pula aparat yang memiliki kewenangan untuk menyita alat berat atau mengadili warga yang melintas di jalan umum.
Kepala Desa juga tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menutup akses jalan umum hanya berdasarkan kecurigaan tanpa dasar hukum yang jelas. Tindakan semacam itu justru berpotensi menghambat hak masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum.
Sebaliknya, menuduh Kepala Desa membiarkan aktivitas PETI hanya karena ada alat berat yang melintasi jalan desa juga merupakan tindakan yang tidak adil.
Bagaimana mungkin seorang Kepala Desa harus bertanggung jawab atas setiap kendaraan atau alat berat yang melintas di jalan yang memang diperuntukkan bagi kepentingan umum?
Tidak masuk akal apabila Kepala Desa dituntut berjaga selama 24 jam di jalan desa hanya untuk memeriksa dokumen setiap alat berat yang melintas.
Pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan merupakan kewenangan instansi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing, termasuk instansi yang membidangi energi dan sumber daya mineral serta aparat penegak hukum.
Dalam hal ini, Kepala Desa dapat berperan sebagai mitra pemerintah dan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi atau melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di wilayahnya.
4. Bagaimana dengan Jalan Akses Utama yang Dilalui Alat Berat?
Pertanyaan ini perlu dijawab secara objektif dan proporsional.
Jika logika bahwa setiap alat berat yang melintas identik dengan aktivitas PETI diterapkan secara konsisten, maka jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan perusahaan yang setiap hari dilalui alat berat dan truk pengangkut material tambang juga seharusnya mendapat penilaian yang sama.
Mengapa perhatian justru lebih banyak diarahkan kepada jalan desa? Mengapa Kepala Desa yang kemudian dipersalahkan?
Padahal, alat berat yang melintasi jalan-jalan utama memiliki bobot dan intensitas penggunaan yang juga berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur.
Namun, tidak serta-merta Gubernur atau Kepala Balai Jalan harus dipersalahkan setiap kali alat berat melintasi jalan yang berada dalam kewenangannya.
Di sinilah pentingnya konsistensi dalam menerapkan prinsip hukum. Jangan sampai muncul standar ganda dalam melihat persoalan yang sama. Pihak yang kecil disalahkan, sementara pihak yang lebih besar justru luput dari perhatian.
Padahal, prinsip hukum kita mengenal asas Equality Before The Law, yakni setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Tidak boleh ada perlakuan berbeda atau penegakan hukum yang tebang pilih.
5. Mengedepankan Solusi, Bukan Saling Menyalahkan
Perlu ditegaskan bahwa tulisan ini bukan bentuk pembelaan terhadap aktivitas PETI. Kegiatan pertambangan ilegal yang terbukti melanggar hukum dan merusak lingkungan harus ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 158 UU Minerba dan ketentuan pidana dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Namun, penindakan harus dilakukan secara tepat sasaran, berdasarkan fakta, dan tidak dibangun di atas tuduhan tanpa bukti.
Ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:
a. Bedakan Antara Lintasan dan Lokasi Pertambangan
Pengawasan sebaiknya diarahkan pada lokasi kegiatan pertambangan, bukan semata-mata pada jalan yang dilalui alat berat.
Aparat dan instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas penambangan, legalitas perizinan, serta pihak-pihak yang terlibat di lokasi kegiatan.
b. Perbaiki Jalan Bersama, Bukan Saling Menyalahkan
Apabila jalan desa mengalami kerusakan akibat kendaraan atau alat berat dengan muatan tertentu, penyelesaiannya harus diarahkan pada pengaturan tonase, tanggung jawab pengguna jalan, serta kontribusi terhadap pemeliharaan infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu dibangun kesepakatan bersama bahwa setiap pihak yang menggunakan jalan dengan beban berat harus ikut bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkannya.
c. Kembalikan Fungsi Pengawasan kepada Instansi yang Berwenang
Pengawasan dan penindakan terhadap dugaan PETI harus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan, termasuk ESDM, kepolisian, dan instansi lingkungan hidup sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Desa cukup menjalankan peran sebagai mitra pemerintah dan aparat penegak hukum, termasuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
Jangan justru menempatkan Kepala Desa sebagai pihak yang harus menanggung kesalahan atas setiap aktivitas yang belum tentu berada dalam kewenangannya.
Jalan desa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menunjang mobilitas, aktivitas ekonomi, dan kepentingan bersama, bukan untuk dijadikan alat saling menyalahkan.
Jangan menjadikan Kepala Desa sebagai kambing hitam atas setiap alat berat yang melintas. Kepala Desa adalah pelayan masyarakat, bukan penjaga gerbang pertambangan.
Jika kita benar-benar ingin memberantas PETI, lakukan penindakan di lokasi pertambangan berdasarkan fakta, bukti, dan legalitas perizinannya. Jangan menjadikan jalan umum sebagai dasar untuk membangun prasangka dan melontarkan tuduhan.
Sebab, ketika jalan umum dijadikan alasan untuk menuduh seseorang tanpa pembuktian yang jelas, yang rusak bukan hanya infrastruktur desa, melainkan juga rasa keadilan di tengah masyarakat.












