ANTERONESIA.ID | GORONTALO UTARA— Program unggulan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, G2-10 Plus, yang digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor peternakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kini menjadi sorotan tajam publik. Program ini dinilai tidak mampu dieksekusi dengan baik oleh OPD teknis, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun awak media, pelaksanaan program di lapangan disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejumlah target yang seharusnya dicapai melalui program tersebut dinilai belum menunjukkan hasil nyata dan justru menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Sorotan paling tajam mengarah kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang juga diketahui sebagai Ketua dalam pelaksanaan program tersebut. Sebagai penanggung jawab utama, kepala dinas dinilai gagal melakukan pengendalian, pengawasan, serta memastikan program berjalan sesuai tujuan yang telah dirancang pemerintah daerah.
Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) Gorontalo, Robin Bilondatu menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja OPD teknis.
“Program ini sebenarnya baik dan punya tujuan besar untuk masyarakat. Tapi kalau pelaksanaannya amburadul, maka yang harus bertanggung jawab adalah OPD teknis dan kepala dinasnya,” ujar Robin.
Robin menilai, kepala dinas lebih banyak membangun retorika dan konsep serta melepas tanggungjawab dibanding menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat.
“Kalau memang tidak mampu bekerja dan menjalankan program unggulan daerah, lebih baik mudur saja. Jangan sampai program yang baik ini hancur hanya karena kepala dinas tidak mampu bekerja. Terbukti sebelumnya Kadis Peternakan melepas tanggungjawab kepada BUMDesma padahal dia sebagai penanggungjawab program.,” lanjut Robin.
Publik mulai mempertanyakan keseriusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjalankan amanah pemerintah daerah. Program yang membawa nama besar kepala daerah itu seharusnya menjadi prioritas utama dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar menjadi bahan seremoni dan laporan administratif.
Robin pun meminta Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu kiranya mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
“Padahal, sebagai ketua pelaksana program, kepala dinas memiliki kewenangan penuh dalam mengatur jalannya program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun gagalnya pailot project menandakan ketidakmampuan kadis. Bupati harus evaluasi kinerja Kadis.” Pungkasnya.
Kritik ini semakin kontekstual mengingat pemberitaan sebelumnya tentang gagalnya pilot project G2-10 Plus di Mini Ranch Tomilito yang menjadi markas program di mana puluhan ternak mati atau hilang secara misterius, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tak kunjung rampung. Terbaru kembali hilangnya 5 ekor kambing dari sisa 15 ekor sebelumnya.
Publik kini menanti langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyelamatkan program G2-10 Plus dari ancaman kegagalan total.
