AnteroNesia.id, Gorontalo Utara-Fraksi Hanura–PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan sejumlah koreksi mendasar terhadap asumsi dan komposisi anggaran dalam Nota Keuangan serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan fraksi ini disampaikan oleh Wiwin Pajiu, selaku Ketua Fraksi, dalam Rapat Paripurna DPRD Ke-31. (20/10).
Fraksi secara khusus mempertanyakan realisme proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp708,98 miliar. Wiwin mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data antara Nota Keuangan dengan informasi resmi dari pemerintah pusat.
“Terdapat kelebihan proyeksi sebesar Rp49,7 miliar pada pos transfer pusat. Nota Keuangan mencatat Rp636,42 miliar, padahal berdasarkan surat resmi Dirjen Perimbangan Keuangan, realisasi kita hanya Rp586,71 miliar. Ini adalah selisih yang signifikan dan harus dikoreksi,” tegas Wiwin di hadapan sidang paripurna.
Menyikapi hal ini, Fraksi Hanura–PKS mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan agar lebih realistis, sekaligus memperkuat basis PAD melalui optimalisasi potensi lokal di sektor pariwisata, perikanan, dan pemberdayaan UMKM.
Pada sisi belanja, fraksi menilai komposisi anggaran belum mencerminkan prioritas pembangunan yang memadai. Dari total pagu Rp694,12 miliar, belanja operasi mendominasi dengan porsi Rp499,52 miliar, sementara belanja modal hanya dialokasikan Rp55,36 miliar.
“Alokasi belanja modal yang kurang dari 8% dari total APBD sangat mengkhawatirkan. Ini akan membatasi kemampuan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik,” jelas Wiwin.
Fraksi juga menyoroti rendahnya kemandirian fiskal daerah, di mana PAD hanya mampu membiayai 6,94% dari total belanja. Untuk mengatasi hal ini, fraksi merekomendasikan penyusunan strategi jangka menengah yang konkret untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Mengenai kebijakan pembiayaan defisit, Fraksi Hanura–PKS mengingatkan agar penggunaan SILPA dan penyertaan modal dilakukan secara hati-hati dan diarahkan untuk program-program yang produktif, khususnya yang dapat mendukung pengembangan UMKM dan sektor kelautan.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi poin penting lainnya yang ditekankan fraksi. Mereka mendorong peningkatan kolaborasi dengan BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam penggalian potensi ekonomi daerah.
“Kami meminta komitmen kuat pemerintah daerah untuk memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar dalam implementasi APBD nantinya,” tambah Wiwin.
Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi Hanura–PKS menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan APBD 2026 bersama pemerintah daerah. “Semoga melalui proses pembahasan yang mendalam, kita dapat menghasilkan APBD yang realistis, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Wiwin.
