ANTERONESIA.ID GORUT – Rapat Mitra Kerja yang digelar oleh DPRD Gorontalo Utara, Senin (23/12), berlangsung dengan tensi tinggi. Ketidakhadiran Kepala Badan Keuangan dan Kepala Dinas Kesehatan menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi III DPRD, Windra Lagarusu, yang juga anggota Badan Anggaran.
Windra, yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara tegas menyayangkan absennya dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Menurutnya, ketidakhadiran mereka menghambat evaluasi program kerja pemerintah daerah yang sangat penting untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat.
“Ketika pertanyaan terkait kebijakan diajukan, perwakilan yang hadir tidak mampu memberikan jawaban lengkap. Contohnya, soal gaji sopir di Dinas Kesehatan, kebijakan itu ada di kepala dinasnya. Kalau beliau hadir, kami pasti mendapat penjelasan langsung,” ujar Windra kepada wartawan saat jeda rapat.
Windra menekankan pentingnya kehadiran Kepala Badan Keuangan dalam rapat berikutnya. Sebagai pejabat yang memahami seluruh aspek keuangan daerah, kehadirannya dianggap mutlak untuk memastikan transparansi pengelolaan anggaran.
“Kepala Badan Keuangan harus hadir. Tanpa dia, mustahil kami mendapatkan informasi akurat terkait pengelolaan keuangan di daerah ini,” tegas Windra, yang juga Ketua DPD PKS Gorontalo Utara.
Selain itu, Windra menyebut absennya dua pimpinan OPD ini sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan tugas. Jika situasi serupa terus berulang, DPRD tidak akan ragu untuk menggunakan hak-haknya, termasuk hak interpelasi.
“Kalau rapat mitra seperti ini tidak cukup menggali informasi, maka kami akan gunakan hak kami. Interpelasi bisa jadi opsi, bahkan langkah yang lebih tegas akan kami ambil jika diperlukan,” ujarnya.
Permasalahan yang menjadi bahan evaluasi DPRD, termasuk isu gaji sopir di Dinas Kesehatan, telah menjadi perhatian publik. DPRD ingin memastikan setiap keluhan masyarakat ditangani dengan baik dan transparan oleh pemerintah daerah.
Windra berharap rapat berikutnya dapat dihadiri oleh pimpinan OPD terkait agar DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal.
“Kami hadir untuk masyarakat. Ketidakhadiran mereka bukan hanya melecehkan agenda DPRD, tapi juga masyarakat yang kami wakili,” pungkasnya.
Rapat ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Gorontalo Utara tidak akan tinggal diam terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan tugas pemerintahan. Warga pun menanti langkah selanjutnya yang akan diambil oleh lembaga legislatif daerah ini. (Rol)
