ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA— Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyepakati sejumlah perubahan substansial dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan Pansus bersama pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dengan mempertimbangkan aspirasi para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi.
Laporan hasil pembahasan Pansus disampaikan oleh Juru Bicara Pansus, Fitri Yusuf Husain, yang mewakili Ketua Pansus Hamzah Sidik, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara ke-53, Selasa (17/11/2026).
Salah satu poin penting yang disepakati adalah perubahan mekanisme pemilihan kepala desa serentak dari sebelumnya tiga gelombang menjadi dua gelombang. Penyesuaian ini dilakukan seiring perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, sehingga pengelompokan masa jabatan dinilai lebih relevan jika dibagi dalam dua gelombang pemilihan.
Selain itu, Pansus juga menyetujui perubahan unsur penyelenggara pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten. Jika sebelumnya Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam perubahan aturan tersebut unsur penyelenggaranya diarahkan berasal dari perangkat daerah.
Perubahan lainnya menyangkut peluang bagi kepala desa yang pernah mengundurkan diri pada masa jabatan sebelumnya untuk kembali mencalonkan diri. Dalam pembahasan bersama OPD terkait, Pansus dan pemerintah daerah menyepakati penghapusan ketentuan yang sebelumnya membatasi hak pencalonan tersebut. Dengan demikian, kepala desa yang pernah mengundurkan diri, termasuk untuk mengikuti pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024, dapat kembali mengikuti Pilkades serentak pada gelombang pertama sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Pansus juga menyepakati penyesuaian ketentuan mengenai aparatur pemerintah yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dalam rumusan perubahan tersebut, persyaratan diarahkan secara khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan menggunakan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum.
Sementara itu, persyaratan bagi calon petahana terkait penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Aspirasi para kepala desa yang disampaikan dalam rapat bersama Pansus dan BPD di ruang sidang DPRD menjadi salah satu pertimbangan untuk menghapus persyaratan tersebut dari ketentuan pencalonan. Menurut hasil pembahasan, penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewajiban kepala desa dalam menjalankan pemerintahan, bukan persyaratan khusus yang harus dikaitkan dengan proses pencalonan kembali.
Pembahasan ini juga mempertimbangkan perubahan nomenklatur laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa sebagaimana disampaikan dalam laporan Pansus, yakni LP3D atau Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang disampaikan secara vertikal kepada bupati dan secara horizontal kepada BPD melalui forum musyawarah desa.
Hal menarik lainnya adalah pengaturan pemilihan kepala desa dengan hanya satu calon. Dalam laporannya, Fitri menyebut Kabupaten Gorontalo Utara telah lebih dahulu menerapkan mekanisme tersebut sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pengalaman Gorontalo Utara itu menjadi bagian dari catatan Pansus dalam melihat perkembangan regulasi pemilihan kepala desa, termasuk kemungkinan adanya keselarasan substansi antara kebijakan daerah yang lebih dahulu diterapkan dengan pengaturan dalam perundang-undangan nasional.
Fitri menjelaskan, perubahan Perda Pilkades tersebut pada dasarnya merupakan langkah pemerintah daerah bersama DPRD untuk menjawab aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Perubahan ini merupakan upaya untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus memastikan peraturan daerah tetap selaras dengan perkembangan regulasi yang berlaku,” demikian substansi laporan Pansus yang disampaikan Fitri dalam rapat paripurna.
Pada tahap akhir pembahasan, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara telah menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam penyempurnaan regulasi Pilkades di Gorontalo Utara









