AnteroNesia.id, Jakarta– Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin Wakil Ketua, Ridwan Monoarfa, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kunjungan ini bertujuan untuk mengoordinasikan pengawasan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta menyampaikan permohonan agar Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menjadi distributor BBM Solar bersubsidi. (14/11).
“Kami melihat antrean panjang di sejumlah titik, terutama di jalur protokol. Setelah ditelusuri, penyebabnya bukan hanya karena pasokan yang kurang, melainkan distribusi yang tidak merata. Beberapa SPBU mengalami kekosongan, sementara yang lain justru kelebihan stok. Jika distribusinya diperbaiki, antrean dapat dikurangi,” jelas Ridwan.
Selain itu, Komisi II DPRD juga menyoroti potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk aktivitas pertambangan ilegal. Ridwan menekankan pentingnya pengawasan agar subsidi benar-benar tepat sasaran, terutama bagi nelayan dan petani sebagai kelompok prioritas.
“Kami khawatir BBM bersubsidi justru digunakan untuk tambang ilegal. Padahal, subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil, seperti petani dan nelayan. Kami ingin memastikan pengawasan berjalan optimal,” tegasnya.
Ridwan juga mengungkapkan bahwa antrean panjang di SPBU kerap memicu masalah sosial, termasuk ketegangan yang hampir berujung pada keributan. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar distribusi SPBU bersubsidi diperluas secara merata di setiap wilayah kabupaten/kota.
“Dengan distribusi BBM yang lebih merata, persoalan antrean tidak akan menimbulkan konflik sosial,” pungkasnya.
