ANTERONESIA.ID|JAKARTA– Pimpinan dan anggota Komisi II dan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkunjung ke Kantor Pusat Perum Bulog, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026). Rombongan diterima Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, bersama jajaran.
Kunjungan itu dalam rangka koordinasi penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan serta optimalisasi distribusi beras guna mencegah peningkatan inflasi di Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara DPRD, Bulog, dan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan serta memastikan harga komoditas strategis tetap terkendali.
Menurutnya, stabilitas harga pangan menjadi perhatian serius menyusul inflasi Gorontalo yang berdasarkan data September 2026 tercatat sekitar 5,38 persen. Kondisi itu perlu perhatian bersama agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satu komoditas yang disoroti adalah beras medium yang mengalami kenaikan harga di pasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto, menyatakan koordinasi dengan Bulog penting untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, terutama menjelang Nataru ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Pemerintah perlu memastikan distribusi beras lancar, stok memadai, serta harga komoditas strategis terkendali. Ia juga menyoroti optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar beras harga terjangkau menjangkau masyarakat secara merata.
Selain menjaga stabilitas harga bagi konsumen, Mikson menegaskan kebijakan pangan harus memperhatikan kesejahteraan petani lokal. Sebagai daerah penghasil jagung, Gorontalo membutuhkan dukungan nyata dalam penyerapan hasil pertanian agar petani memperoleh kepastian pasar dan harga jual layak.
“Kami berharap koordinasi dengan Bulog ini menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, menjaga ketersediaan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Jangan sampai petani kesulitan memasarkan hasil panennya, sementara masyarakat harus menghadapi kenaikan harga pangan,” ujarnya.
Jajaran Perum Bulog memaparkan stok beras nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton, salah satu capaian stok terbesar dalam sejarah Bulog. Penugasan penyerapan beras setara 4 juta ton pada 2026 telah diselesaikan pada 24 September 2026 dengan total penyerapan sekitar 4,2 juta ton, termasuk sisa stok tahun sebelumnya. Target penyerapan hingga akhir Desember 2026 diproyeksikan 4,4–4,5 juta ton.
Pembahasan juga menyoroti komoditas jagung. Bulog mengungkapkan penyerapan jagung nasional dari penugasan 1 juta ton baru terealisasi sekitar 238 ribu ton. Salah satu kendalanya harga jagung di lapangan berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Diperlukan koordinasi lanjutan mengenai mekanisme penyerapan, standar kualitas, kadar air, serta dukungan fasilitas pascapanen, termasuk gudang, pengeringan, dan pengujian kualitas.
Pertemuan turut membahas penyaluran beras SPHP agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Bulog menyampaikan penyaluran lanjutan beras dan jagung masih menyesuaikan petunjuk teknis serta alokasi wilayah dari Badan Pangan Nasional.
DPRD Provinsi Gorontalo mendorong koordinasi dengan Bulog terus ditingkatkan menghadapi potensi peningkatan kebutuhan pangan akhir tahun. Langkah antisipatif diperlukan agar ketersediaan beras dan komoditas strategis mencukupi, distribusi tidak terhambat, serta gejolak harga terkendali. DPRD juga menekankan keseimbangan kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.
