ANTERONESIA.ID|JAKARTA– Komisi gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Kamis (22/10/2026). Kunjungan itu untuk mengoordinasikan tata niaga dan ketersediaan beras guna mengendalikan fluktuasi harga pangan yang berpotensi memicu inflasi di Gorontalo.
Rombongan diterima Irfan Kurniawan, Analis Perdagangan Ahli Muda, di Ruang Rapat Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri. Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi II DPRD Gorontalo, Fadli Hasan, menyoroti perkembangan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok di daerah.
Berdasarkan data yang dibahas, inflasi Gorontalo mencapai 5,48 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang berada di kisaran 3,26 persen. “Kondisi ini perlu perhatian serius melalui koordinasi dan intervensi yang tepat,” kata Fadli.
Dari sembilan bahan pokok yang menjadi perhatian, cabai rawit tercatat melonjak hingga Rp140.000–Rp150.000 per kilogram. Harga beras di Gorontalo juga dinilai relatif tinggi, khususnya beras kualitas medium untuk wilayah regional A.
Fadli menegaskan, persoalan harga dan ketersediaan pangan tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama instansi terkait agar distribusi, pasokan, dan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga.
Kementerian Perdagangan memberikan masukan soal langkah stabilisasi harga pangan. Koordinasi lanjutan dengan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dinilai penting karena pengelolaan cadangan beras pemerintah dan kebijakan stabilisasi melibatkan kewenangan kedua instansi itu.
Dalam pertemuan terungkap, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gorontalo diperkirakan tersisa sekitar 10.500 ton. Stok itu diharapkan menjadi instrumen menjaga pasokan beras dan mengantisipasi tekanan kenaikan harga di pasaran.
Komisi gabungan juga menyoroti pentingnya langkah antisipatif menjelang Natal dan Tahun Baru. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok berpotensi meningkat, sehingga penambahan atau pergeseran stok CBP diharapkan dipertimbangkan untuk stabilisasi pasokan dan harga.
Upaya stabilisasi diharapkan berlangsung berkelanjutan hingga pergantian tahun, sekaligus menjadi persiapan menghadapi Ramadan yang permintaan bahan pokoknya cenderung naik.
Melalui kunjungan itu, Komisi gabungan berharap koordinasi dengan pemerintah pusat menghasilkan langkah konkret menjaga ketersediaan beras, mengendalikan kenaikan harga, dan menekan tekanan inflasi di Gorontalo.
DPRD menilai stabilitas harga dan kepastian pasokan pangan penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Sinergi lintas instansi dan pemantauan pasar secara berkelanjutan diperlukan agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau.
