ANTERONESIA.ID, GORONTALO – Dugaan pengurangan isi beras bantuan pangan pemerintah kembali mencuat. Kali ini, temuan tersebut terjadi di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, setelah sejumlah warga penerima manfaat menemukan berat beras yang mereka terima tidak sesuai dengan ketentuan program bantuan pangan yang seharusnya mencapai 20 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM).
Temuan itu menjadi keresahan warga karena bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu diduga mengalami penyusutan berat sebelum sampai ke tangan penerima. Jika benar terjadi secara masif, maka potensi kerugian yang dialami masyarakat tidak bisa dianggap sepele mengingat jumlah penerima bantuan mencapai empat ratusan orang.
Kepala Desa Ulapato A, Efendi Nento, mengungkapkan bahwa informasi tersebut pertama kali diterimanya dari warga yang melakukan penimbangan ulang terhadap beras bantuan yang telah diterima. Dari hasil penimbangan itu ditemukan adanya selisih berat yang cukup signifikan.
“Awalnya ada warga yang membagi sebagian beras kepada orang tuanya sebanyak 10 kilogram. Saat sisa beras ditimbang kembali, beratnya hanya sekitar 6,6 kilogram. Artinya total berat beras yang diterima tidak mencapai 20 kilogram sebagaimana yang tercantum dalam program bantuan pangan,” kata Efendi saat dikonfirmasi. Kamis (4/6/2026)
Mendapat laporan tersebut, pemerintah desa langsung bergerak cepat dengan melakukan pengecekan dan pengambilan sampel secara acak terhadap sejumlah karung beras yang telah disalurkan kepada masyarakat. Proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh warga yang hadir di lokasi.
Menurut Efendi, temuan tersebut baru diketahui pada hari ketiga penyaluran bantuan. Sebab, jadwal distribusi dibuat selama tiga hari untuk menghindari penumpukan penerima manfaat di lokasi pembagian.
“Kami tidak mau ada asumsi atau tuduhan yang berkembang tanpa dasar. Karena itu kami langsung melakukan pengecekan di lapangan dan mendokumentasikan seluruh proses pemeriksaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Efendi menegaskan bahwa pemerintah desa hanya bertugas membantu proses penyaluran dan tidak memiliki kewenangan terhadap isi maupun pengemasan beras bantuan. Seluruh karung beras diterima dalam kondisi tertutup rapat dan telah dijahit menggunakan mesin.
“Kami menolak jika ada pihak yang mencoba mengarahkan tudingan kepada pemerintah desa. Karung bantuan yang kami terima dalam kondisi tersegel dan dijahit pabrik. Tidak mungkin pemerintah desa membuka atau mengurangi isinya tanpa meninggalkan jejak yang jelas,” tegasnya.
Yang mengejutkan, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan sejumlah bekas tusukan pada beberapa karung beras. Temuan ini semakin memperkuat perlunya investigasi menyeluruh untuk mengetahui di titik mana dugaan pengurangan isi beras tersebut terjadi.
Pihak Bulog sendiri diketahui telah turun ke lokasi untuk melakukan inspeksi dan melihat langsung kondisi fisik karung beras yang dipermasalahkan warga. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab berkurangnya berat beras pada sejumlah karung bantuan tersebut.
Efendi meminta agar persoalan ini tidak dianggap remeh karena menyangkut hak masyarakat penerima bantuan. Ia berharap Bulog dapat bersikap terbuka dan bertanggung jawab dengan melakukan investigasi menyeluruh serta menyampaikan hasilnya kepada publik.
Sementara itu, media ini telah berupaya menghubungi pihak Bulog untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan resmi terkait dugaan beras bantuan yang tidak sesuai takaran tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bulog yang dihubungi melalui nomor telepon selulernya belum dapat memberikan tanggapan karena nomor yang bersangkutan tidak aktif.
