ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Di tengah penyampaian aspirasi masyarakat Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, ada cerita menarik yang menyita perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa. Cerita itu bukan tentang pertanian, peternakan, maupun UMKM, melainkan tentang tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda.
Kegiatan reses masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025–2026 itu menjadi momen refleksi bagi Ridwan Monoarfa. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan sesungguhnya dimulai dari suara masyarakat. Namun, yang menarik perhatiannya adalah kenyataan bahwa kaum ibu menjadi kelompok yang paling banyak menyampaikan aspirasi dalam kesempatan tersebut.
Bukan sekadar berbicara tentang kebutuhan rumah tangga, para ibu di Desa Cisadane justru menyampaikan kegelisahan yang lebih mendasar. Mereka mengeluhkan semakin banyaknya sarjana di lingkungan mereka yang belum memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan.
“Ini adalah sinyal bahwa persoalan pembangunan hari ini tidak lagi semata-mata soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kemampuan negara dan pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja yang layak,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Ridwan menilai bahwa keluhan yang disampaikan oleh kaum ibu tersebut mencerminkan adanya persoalan struktural yang membutuhkan perhatian serius. Kehadiran para ibu yang menyuarakan nasib anak-anak mereka menunjukkan bahwa pengangguran bukan hanya masalah individu, tetapi telah menjadi keresahan kolektif di tingkat keluarga dan masyarakat.
“Ketika ibu-ibu sudah berbicara tentang pengangguran anak muda, itu artinya persoalan ini sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi realitas yang dirasakan langsung oleh keluarga,” ujarnya.
Ridwan menekankan bahwa pembangunan daerah ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota harus serius menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja.
“Kita tidak boleh membiarkan sarjana-sarjana kita menganggur. Ini tanggung jawab kita bersama. Harus ada sinkronisasi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan kebijakan pemerintah agar lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja dan tersedia lapangan kerja yang memadai,” pungkasnya.
Bagi politisi NasDem itu kegiatan reses di Desa Cisadane ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari panjang jalan atau jumlah gedung, tetapi juga dari kemampuan daerah menyediakan kesempatan kerja bagi generasi mudanya. Aspirasi tersebut menjadi catatan penting Ridwan Monoarfa, khususnya dalam mendorong kebijakan menciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
