Anteronesia.id, Gorontalo Utara – Desa Dulukapa kembali menyedot perhatian publik, kali ini menyusul temuan atas tidak jelasnya realisasi program ketahanan pangan tahun anggaran 2025. Alokasi dana sebesar Rp139 juta atau 20% dari total Dana Desa diduga lenyap ditangan pengurus BUMDes, publik mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan dana dan efektivitas pengawasan dari tingkat kecamatan.
Dana yang seharusnya dipergunakan untuk penguatan produksi, distribusi, dan cadangan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, secara faktual tidak meninggalkan jejak di lapangan. Tidak ada kegiatan fisik, laporan kemajuan usaha, maupun manfaat langsung untuk masyarakat.
Temuan ini secara langsung mempertanyakan kualitas Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sumalata Timur. Fungsi pengawasan yang idealnya mampu mendeteksi kesenjangan antara dokumen anggaran dan realita di lapangan, dianggap gagal memberikan peringatan dini dalam kasus ini.
Kecurigaan publik semakin menguat karena dana tersebut dikelola oleh BUMDes, Pengurus dan Pengawas yang hingga kini juga dinilai tertutup. Tidak ada laporan kegiatan, neraca usaha, atau informasi terbuka yang dapat diakses masyarakat mengenai penggunaan dana ratusan juta tersebut.
Kondisi ini diperburuk oleh iklim pemerintahan desa yang belum usai dinilai carut-marut, menyusul polemik kebijakan sepihak kepala desa dalam rencana pergantian jabatan Bendahara belum lama ini.
Merespon temuan ini, desakan untuk melibatkan Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara dan Aparat Penegak Hukum (APH) semakin mengemuka. Masyarakat meminta audit mendalam tidak hanya terhadap realisasi anggaran dan peran BUMDes, tetapi juga terhadap proses dan hasil Monev yang dilakukan oleh kecamatan.
Hingga berita ini ditayangkan, Pengelola dan Pengawas BUMDes Desa Dulukapa belum memberikan klarifikasi meski telah berkali-kali dihubungi awak media.
