ANTERONESIA.ID, GORONTALO – Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei sebagai agenda nasional kembali menjadi momentum refleksi bagi nasib para pekerja di Indonesia. Di tengah semangat memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, berbagai persoalan mendasar dinilai masih belum terselesaikan, terutama terkait kesenjangan kesejahteraan dan minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.
Aktivis buruh Indonesia, Indra Rohandi Parinding, menilai bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memberikan perlindungan terhadap pekerja belum menunjukkan keberpihakan yang nyata. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih cenderung berada pada posisi stagnan tanpa langkah konkret yang progresif.
Ia menyoroti belum optimalnya pelaksanaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana peningkatan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan Lokal juga dinilai menjadi hambatan serius dalam memberikan legitimasi perlindungan bagi buruh di daerah.
“Pemerintah harus mampu mencetak SDM lokal yang terampil melalui BLK, sekaligus menghadirkan regulasi berupa Perda Ketenagakerjaan Lokal. Dengan begitu, setiap investasi yang masuk dapat didukung oleh tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing,” ujar Indra.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai salah satu solusi dalam pengembangan SDM. Menurutnya, dana CSR seharusnya diarahkan untuk mendukung pendirian dan pengembangan BLK guna menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia industri.
Indra juga menilai bahwa melalui regulasi yang jelas, pemerintah dapat mendorong perusahaan agar memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kehadiran investasi benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat setempat.
“Saya berharap pemerintah mampu mengimplementasikan kebijakan yang pro-rakyat, khususnya dengan memanfaatkan dana CSR untuk pembentukan BLK. Jangan sampai peran pemerintah hanya berhenti pada janji semata, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
Peringatan Hari Buruh tahun ini pun diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi titik balik bagi pemerintah untuk lebih serius dalam memperjuangkan hak, kesejahteraan, dan masa depan para buruh di Indonesia.
