ANTERONESIA.ID GORONTALO UTARA— Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gorontalo Utara (Gorut), Jeyk Uno, angkat bicara terkait insiden tragis yang terjadi pada 19 Juli 2025 di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, yang merenggut tiga nyawa.
Menurut Jeyk, lokasi kejadian diduga merupakan lahan milik perusahaan yang direncanakan masuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Namun, alih-alih digunakan sesuai rencana, lahan tersebut justru disalahgunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku PETI.
“Ini bukan sekadar musibah. Ini adalah konsekuensi dari lemahnya pengawasan dan kemungkinan adanya pembiaran. Kami sangat menyayangkan terjadinya insiden yang menewaskan tiga warga di area yang diduga telah menjadi bagian dari lahan perusahaan. Pertanyaannya: siapa yang bertanggung jawab?” ujar Jeyk dengan nada serius, Senin (21/7).
Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan biasa.
GMNI Gorut mendesak agar pihak-pihak yang memberikan izin, membiarkan, atau lalai mengawasi aktivitas PETI di lokasi itu segera dimintai pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun moral.
Jeyk juga meminta keterbukaan informasi dari pemerintah dan pihak perusahaan mengenai status lahan serta legalitas izin usaha yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari sistem yang gagal melindungi mereka. Jika ada unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, maka harus ada yang bertanggung jawab secara penuh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyerukan agar aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh dan terbuka terhadap peristiwa ini.
“Ini soal nyawa manusia dan soal integritas sistem pengawasan tambang di daerah ini. Jangan ada lagi korban berikutnya,” pungkas Jeyk.
