ANTERONESIA.ID, GORONTALO – Pernyataan Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Dini Chairunisa, yang mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, kini semakin mendapat perhatian publik secara luas.
Tak hanya masyarakat lokal, sejumlah aktivis dan pemerhati kebijakan publik dari luar daerah pun mulai memberikan tanggapan atas langkah berani yang diambil oleh Aleg muda tersebut.
Salah satu dukungan datang dari Arief Rahim, aktivis sekaligus pentolan LSM Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SPAK) Kabupaten Gorontalo. Ia menilai langkah Dini merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang seharusnya dilakukan oleh setiap anggota dewan.
“Apa yang dilakukan oleh Dini adalah terobosan positif di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD. Ia menunjukkan bahwa fungsi pengawasan legislatif masih berjalan,” ujar Arief.
Lebih lanjut, Arief mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun tangan menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang diungkap oleh Dini.
“Polisi harus segera bergerak. Tidak mungkin ada asap tanpa api,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap sebagian kecil LSM yang justru mengkritik langkah Dini. Menurut Arief, peran LSM sejatinya adalah mengawasi kebijakan publik dan memastikan proses rekrutmen PPPK berjalan bersih dan transparan, bukan malah melemahkan upaya pengungkapan.
“LSM seharusnya mendukung Dini dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik kolutif. Jika ada LSM yang justru tidak mendukung, tentu menimbulkan tanda tanya—ada apa di balik sikap itu,” ujarnya heran.
Di akhir pernyataannya, Arief menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah Dini Khairunisa dalam mengawal transparansi pemerintahan di daerah.
“Saya dan rekan-rekan LSM di Kabupaten Gorontalo berdiri di belakang Dini. Ia tidak sendiri dalam perjuangan ini,” pungkas Arief dengan nada serius.
