ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– DPRD Gorontalo Utara merespons hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait penanganan dan pencegahan stunting yang menempatkan Gorontalo Utara pada posisi terendah di Provinsi Gorontalo. Respons tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, S.E., kepada awak media, Minggu (15/11/2026).
Menurut Windra, hasil penilaian itu harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
“Ini harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Komisi III DPRD Gorontalo Utara meminta Bupati bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Bappeda, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, anggaran, dan efektivitas intervensi penanganan stunting.
“Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan kegiatan dan laporan administratif, tetapi belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain mendorong evaluasi, Komisi III juga menekankan pentingnya langkah konkret, mulai dari penguatan Posyandu, pemenuhan gizi ibu dan anak, pendampingan keluarga berisiko, hingga perbaikan sanitasi dan akses air bersih.
“Kami ingin penanganan stunting di Gorontalo Utara tidak sekadar baik di atas kertas, tetapi benar-benar berhasil menyelamatkan masa depan generasi daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan dokumen Kemendagri Nomor 400.5/8859/SJ tertanggal 10 November 2026, Gorontalo Utara memperoleh nilai kinerja daerah sebesar 81,36 poin. Angka itu menempatkan Gorontalo Utara pada posisi terakhir dari enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, meski masih berada dalam kategori kinerja baik.
