Anteronesia.id, Gorontalo– Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Gorontalo, Syahril Razak, menyoroti keras surat panggilan yang dikeluarkan Polda Gorontalo terhadap tujuh aktivis lingkungan di Kabupaten Pohuwato. Menurutnya, langkah kepolisian tersebut tidak terlepas dari dinamika konflik berkepanjangan antara masyarakat sipil dan korporasi tambang di wilayah itu.
Syahril menilai bahwa surat panggilan tersebut berpotensi menjadi instrumen pembungkaman terhadap suara kritis aktivis yang selama ini konsisten mengawal kepentingan masyarakat. Ia menyayangkan sikap perusahaan tambang yang dinilai tidak dewasa dalam menyelesaikan konflik, karena memilih jalur represif dibandingkan dialog substantif yang menyentuh akar persoalan.
“Pendekatan yang ditempuh perusahaan berdasarkan laporan yang kami terima justru provokatif dan berpotensi memicu eskalasi konflik sosial serta gelombang resistensi dari masyarakat Pohuwato. Ini menunjukkan absennya penyelesaian berbasis keadilan ekologis dan partisipasi publik,” tegas Syahril
DPD IMM Gorontalo secara tegas menyatakan bahwa tindakan yang mencederai demokrasi tidak dapat ditoleransi. Syahril mengingatkan bahwa pembungkaman suara rakyat hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik dan memperbesar potensi konflik horizontal. Lebih lanjut, IMM membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan dan praktik yang dinilai menyimpang dari prinsip demokrasi dan keadilan lingkungan.
Secara kelembagaan, IMM juga menyayangkan sikap Polda Gorontalo yang dinilai lebih fokus pada penindakan terhadap aktivis dibandingkan penertiban aktivitas perusahaan tambang yang diduga menimbulkan kerusakan lingkungan serta konflik sosial berkepanjangan. Fakta bahwa Ketua Cabang IMM Pohuwato turut masuk dalam daftar pihak yang dilaporkan semakin mempertegas dugaan adanya upaya sistematis untuk meredam gerakan kritis.
Menurut Syahril, fenomena kriminalisasi aktivis merupakan ancaman serius bagi ruang demokrasi.
“Jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan preseden buruk yang membuka peluang pembungkaman lebih luas terhadap mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil di Gorontalo,” ujarnya.
Menanggapi situasi ini, IMM menegaskan tidak akan tinggal diam. Aksi lanjutan dipastikan akan digelar, dan konsolidasi gerakan perlawanan akan diperluas hingga ke tingkat pusat. Hal ini sebagai bentuk komitmen IMM dalam menjaga ruang demokrasi dan membela kepentingan rakyat dari praktik-praktik yang dinilai represif dan tidak berkeadilan.
